WARGA TERDAMPAK BANDARA HARUS SEGERA PINDAH

Kamis, 07 September 2017 10:51:33 Kulon Progo
MERAPI-AMIN KUNTARI
Penyematan topi peserta pelatihan sekuriti bandara baru tahap II.
 
PENGASIH (MERAPI)- PT Angkasa Pura I akan melayangkan surat kepada warga yang berisi perintah pengosongan lahan calon bandara baru di Kecamatan Temon. Surat perintah ini dikeluarkan untuk menyikapi banyaknya warga terdampak bandara yang masih bertahan di rumah masing-masing, meski di area tersebut pengerjaan awal pembangunan bandara sudah dimulai. 

Pimpinan Proyek Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono menegaskan, surat perintah pengosongan lahan akan dilayangkan dalam waktu dekat, dan diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh warga dengan kepindahan mereka dari lahan calon bandara. Jika tidak, warga akan rugi sendiri karena pengerjaan proyek tersebut menimbulkan suara bising disertai banyaknya debu.

"Kami tidak membatasi waktunya, yang jelas harus pindah sesegera mungkin mengingat perpanjangan waktu untuk Pemkab Kulonprogo sudah tidak ada. Jika dirunut ke belakang, waktu yang diberikan sudah hampir setahun, semestinya lebih dari cukup untuk menyiapkan lahan relokasi," tegas Suji usai menghadiri acara pelatihan sekuriti oleh PT Angkasa Pura I tahap II di Wisma Dharmais Pengasih, Kulonprogo, Rabu (6/9).

Ditanya tindakan yang akan dilakukan jika warga tetap bersikeras tidak mau pindah, Suji belum memastikan. Pihaknya berharap, warga bisa keluar sendiri secara sadar, dan ditargetkan lahan calon bandara harus sudah kosong pada akhir September ini.

"Lahannya sudah dibebaskan menjadi milik PT Angkasa Pura I, uangnya juga sudah dibayarkan jadi harus segera kosong demi kepentingan pembangunan bandara," tegasnya. 

General Manajer Bandara Adisutjipto PT Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama menambahkan, pihaknya sudah memberikan waktu yang cukup longgar mulai dari satu bulan, tiga bulan hingga saat ini mencapai satu tahun. Menurutnya, warga seharusnya memahami bahwa proyek pembangunan bandara harus berjalan.

"Jadi seharusnya mereka berpikir untuk pindah dari lahan calon bandara, baik ke tempat saudara atau ke tempat yang lain agar bisa kita bersihkan," ujarnya. 

Terkait lahan relokasi yang saat ini belum siap, menurut Pandu hal itu menjadi kewenangan Pemkab Kulonprogo. Ditegaskannya, pengerjaan awal pembangunan bandara tidak bisa mundur.

"Proyek ini harus jalan, sekarang sudah <I>land clearing<P>. Kalau mereka belum pindah juga dengan alasan lahan relokasi belum siap, saya kira Pemkab ada solusi untuk mengatasi persoalan ini," katanya.

Pada kesempatan lain, Asisten Deputi I/IV Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal Pertama Ahmad Sajili mengatakan, dirinya dan rombongan dari kementerian ditugaskan untuk melihat secara langsung apa menjadi kendala dan hambatan percepatan pembangunan NYIA.

Ia mengatakan dari AP I, pihaknya mendapat informasi bahwa NYIA ditargetkan dapat beroperasi pada April 2019. Dari hasil tinjauan lapangan, perlu adanya kerja sama di antara kementerian dan forkominda plus. Saat ini sudah berjalan baik, namun perlu adanya penyesuaian, termasuk aturan-aturan yang dijalankan seperti konsinyiasi tapi di sisi lain pada Oktober ditargetkan harus selesai. <B>(Unt)<P>
 

Related Post