MASALAH TAMBANG DUSUN BLEBERAN BUTUH MUSYAWARAH

Jumat, 08 September 2017 18:59:44 Kulon Progo
WATES (MERAPI) - Persoalan tambang pasir menggunakan alat berat yang dikeluhkan warga Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulonprogo, belum mencapai titik temu. Penyelesaian persoalan ini, bahkan dinilai membutuhkan tim musyawarah.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang diprakarsai DPRD Kulonprogo, Kamis (7/9). Tim musyawarah yang dimaksud terdiri perwakilan warga, penambang dan pihak-pihak terkait dari unsur pemerintah. Kesepakatan untuk membentuk tim, muncul atas usulan kuasa hukum penambang Petrus Joko Legowo yakni Defkri Badhiron dan Bima Heri Nugroho. Menurut dia, permasalahan antara penambang dan warga muncul karena ada sudut pandang yang berbeda dari kedua belah pihak. 

"Kami menambang di area tersebut karena sudah memiliki Surat Izin Penambangan (SIUP) dan Operasional Produksi (OP). Sementara, warga keberatan karena area penambangan dilakukan di wilayah wedi kengser yang sebelumnya telah dikelola warga," tegasnya.

Defkri menilai, persoalan ini tidak akan selesai jika masih dibahas di forum. Sebab, kedua belah pihak akan bersikeras dengan argumen masing-masing. "Jadi lebih baik dibentuk tim dari perwakilan penambang, warga dan unsur pemerintah untuk bermusyawarah mencari titik temu agar permasalahan ini cepat selesai," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati meminta agar penambangan dihentikan sementara selama tim musyawarah bekerja. Hal ini dilakukan untuk menjaga suasana agar lebih kondusif tanpa ada protes dari masyarakat. "Kalau musyawarah berlangsung tapi aktivitas penambangan masih ada, dikhawatirkan muncul gejolak di masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, permintaan tersebut tidak lantas disanggupi kuasa hukum pihak penambang. Menurut Defkri, dirinya tidak punya hak untuk menghentikan sementara penambangan di Bleberan. 

"Nanti akan kami sampaikan ke Pak Joko, karena penghentian itu merupakan kebijakan perusahaan," terangnya. (Unt)

 

Related Post