Objek Praperadilan Perlu Diperluas

Minggu, 17 September 2017 20:20:46 Yogyakarta
Dr Drs H Muhammad Khambali SH, MH
Dosen Fak Hukum Univ Cokroaminoto Yogyakarta.
 
PRAPERADIALAN, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP (UU Nomor 1/1981) adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
 
Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 
Hakim Sarpin dalam Putusan atas gugatan praperadilan Budi Gunawan telah menambahkan objek praperadilan yakni penetapan tersangka. Hakim Sarpin berpendapat bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, meskipun kenyataannya banyak hakim lain yang tidak sependapat dan tidak mau mengikuti Putusan Hakim Sarpin.
 
Memahami pasal praperadilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Biasanya tindakan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik (Polri), penuntut umum (jaksa), dan hakim. 
 
Penahanan sebagai suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sesungguhnya di dalam penahanan terjadi pertentangan dua asas yakni hak bergerak seseorang yang merupakan HAM yang harus dihormati di satu sisi dan kepentingan ketertiban umum di sisi lain yang harus dipertahankan untuk orang banyak. Andi Hamzah mengingatkan, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi banyak pihak termasuk penahan.
 
Syarat obyektif atau sahnya (rechwaardigheid) penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) adalah jika tindak pidananya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan/atau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b. Sedangkan syarat subyektif atau perlunya (noodzakelijkheid) penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Frasa terakhir dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut (mengulangi tindak pidana) sangat bertentangan dengan asas presumption of innocence. Tersangka atau terdakwa yang ditahan seakan-akan telah dinyatakan bersalah (terpidana) sebelum pengadilan menjatuhkan vonis kepadanya.
 
Upaya hukum tersangka atau terdakwa untuk mengajukan keberatan atas penahanan terhadap dirinya diatur dalam KUHAP melalui mekanisme praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tersebut di atas. Namun Pasal 77 KUHAP hanya mengatur mengenai sah atau tidaknya (rechwaardigheid) penahanan, tidak sampai menjangkau hal perlu atau tidaknya (noodzakelijkheid). Hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan bermartabat, yakni nilai-nilai yang memanusiakan manusia, nguwongke wong. Karena faktanya, belum tentu seorang tersangka atau terdakwa perlu ditahan. Apalagi jika keadaannya tidak seperti yang disebutkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni tersangka/terdakwa 'tidak mungkin akan melarikan diri' karena sakit misalnya, 'tidak mungkin merusak atau menghilangkan barang bukti' karena semua barang bukti telah disita misalnya.
 
Oleh karena itu, menurut hemat penulis, objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP perlu diperluas dengan menambahkan perlu atau tidaknya (<I>noodzakelijkheid<P>) penahanan, bukan hanya sah atau tidaknya penahanan (<I>rechwaardigheid<P>). Kiranya tulisan ini dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) agar hukum dan penegakan hukum di Indonesia semakin bermartabat.
 

Related Post