DIPECAT DAN DI-PAW, Anggota DPRD Bantul Gugat PAN

BABESATRIA Minggu, 01 Oktober 2017 20:28:55 Hukum

BANTUL (MERAPI) - Anggota DPRD Bantul, Drs H Sarinto SPd (66) warga Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan Bantul mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan DPD PAN Bantul, DPW PAN DIY dan DPP PAN ke PN Bantul. Gugatan tersebut dilayangkan setelah penggugat dipecat dari keanggotaan PAN dan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).


“Gugatan telah kami daftarkan dan telah dilakukan mediasi tetapi belum menemui titik temu,” ungkap kuasa hukum penggugat, Eriek Wahyu Irawan SH MKn, Widodo Rudianto SH, Ginarta SH MH dan Basri Akhmad SH MH kepada wartawan, Minggu (1/10).
 

Disebutkan, berdasar surat dari KPU Bantul, penggugat ditetapkan sebagai calon tepilih DPRD Bantul dapil 6 pada pemilu 2014 dan telah menjadi anggota dewan periode 2014-2019 dari PAN. Kemudian pada 6 April 2017 DPD PAN Bantul mengajukan pemberhentian penggugat dan melakukan pergantian antar waktu (PAW).
 

Selanjutnya oleh DPW PAN DIY keluar rekomendasi ke DPP PAN memberikan sanksi pemberhentian tehadap penggugat. Menurut penggugat, surat yang diajukan DPD PAN Bantul maupun DPW PAN DIY diajukan tanpa dasar jelas dan bertentangan dengan AD/ART partai sehingga surat-surat tersebut cacat hukum sehingga menjadi batal demi hukum.
 

Sesuai Surat Keputusan Nomor: PAN/12/Kpts/K-S/I/II/2014 tentang pengaturan calon pengaturan anggota DPRD Bantul periode 2014-2019 di mana setiap calon legislatif petahana wajib mengantongi suara 35 % dari BPP. Sedangkan calon legislatif baru cukup dengan perolehan suara 25 % dari BPP dan apabila tak memenuhi syarat hanya boleh menjabat separuh selama 2,5 tahun dari masa jabatan 5 tahun.
 

Tetapi penggugat menilai aturan itu betentangan dengan UU No 17 Tahun 2017 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD dan AD/ART PAN. Dengan begitu, menurut penggugat, PAW yang dilakukan DPD PAN Bantul menjadi inkonstitusional sehingga harus batal demi hukum.
 

Bahkan penggugat telah mencabut surat penyataan kesanggupan dan kesediaan mengundurkan diri pada 24 Maret 2014 dengan membuat surat pernyataan pencabutan tetanggal 4 Maret 2017 yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo SH. Surat pernyataan tersebut sangat merugikan penggugat sebagai anggota PAN maupun DPRD Bantul sehingga tak ada alasan hukum dilakukan PAW.
 

Atas permohonan PAW, penggugat telah membuat surat permohonan penyelesaian ke Ketua Mahkamah PAN dan DPP PAN. Tetapi justru DPP PAN melakukan pemberhentian terhadap penggugat dan tidak diberi kesempatan melakukan pembelaan. Untuk itu penggugat mengajukan gugatan ke PN Bantul.
 

Selama menjabat sebagai anggota PAN maupun anggota DPRD Bantul selama 3 tahun, penggugat tak pernah melakukan kesalahan. Selama ini penggugat tetap amanah dalam menjalankan tugas sebagai anggota partai maupuan anggota dewan dan tak ada alasan hukum melakukan pemberhentian tetap terhadap diri penggugat.      


Sementara salah satu kuasa hukum tergugat, Jayaputra Arsyad SH menyatakan siap untuk menghadapi gugatan penggugat. Pada prinsipnya apa yang dilakukan tegugat telah sesuai prosedur sehingga sah demi hukum. (C-5)  

Related Post