Kampung Agro Rejowinangun Terkendala Sarana

Selasa, 03 Oktober 2017 20:28:57 Yogyakarta
MERAPI-TRI DARMIYATI
Tanaman sayur yang dikembangkan dalam media pot dari botol bekas di Kampung Agro RW 12 Rejowinangun. 
 
KOTAGEDE (MERAPI) - Pengembangan kampung agro di RW 12 Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta masih terkendala sarana. Padahal selama ini kampung tersebut cukup banyak dikunjungi daerah lain untuk belajar pertanian di lahan perkotaan.
 
Ketua RW 12 Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun, Agus Budi Santoso mengatakan, idealnya penanaman sayur bisa dilakukan 2 minggu sekali agar berkesinambungan. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan secara menyeluruh. “Kami harap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung kampung ini menjadi kampung agrowisata,” kata Agus dalam pertemuan dengan jajaran dewan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Selasa (3/10).
 
Selama ini kesinambungan penanaman sayur telah dilakukan di wilayah RT 40 yang khusus menanam sayur seledri dan sawi. RT ini khusus mengembangkan tanaman seledri dan sawi karena di wilayah itu banyak penjual bakso dan makanan steak yang memerlukan bahan-bahan sayuran tersebut.
 
Lurah Rejowinangun Wulan Purwandari menambahkan, selama ini sudah ada bantuan untuk pengembangan kampung agro sekitar Rp 12 juta/kluster. Namun bantuan tersebut, lanjutnya, tidak boleh dibelanjakan untuk asset, misal sarana prasarana. Hal itu dinilai membuat pengembangan kampung agro menjadi sulit.
 
“Bantuan itu harus dibelanjakan untuk kegiatan yang habis pakai. Padahal misalnya kita ada pelatihan hidroponik butuh sarana untuk menanamnya agar lebih mengena. Tidak hanya pelatihan terus selesai,” papar Wulan.
 
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengakui pemerintah kini tidak bisa memberikan bantuan sarana prasarana seperti alat produksi. Hal itu karena peraturan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial harus berbadan hukum. Pemerintah dapat memberikan fasilitas bantuan pada lahan pertanian milik pemkot atau ke masyarkat pada lahan yang bisa digunakan maksimal 10 tahun.  (Tri)
 
 
 

Related Post