HAKIM MENILAI SP3 KORUPSI RASKIN SAH, Praperadilan terhadap Kapolres Bantul Ditolak

BABESATRIA Rabu, 04 Oktober 2017 13:27:23 Hukum


 



BANTUL (MERAPI) - Hakim tunggal, R Rajendra MI SH MH akhirnya menolak permohonan praperadilan Mukidi warga Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul terhadap termohon Kapolres Bantul ke PN Bantul dalam sidang pembacaan putusan di PN Bantul, Selasa (3/10). Dengan ditolaknya praperadilan tersebut hakim menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan termohon sah demi hukum.
 

Selain itu hakim juga membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 5.000. Setelah pembacaan putusan hakim  memberikan hak kepada masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut.
 

“Dalam putusan praperadilan sifatnya final, tak ada upaya hukum lagi. Dengan ditolaknya permohonan tersebut hakim sependapat dengan kami bahwa penerbitan SP3 sudah sah sesuai hukum,” ujar salah satu kuasa termohon, Penata Tk I Heru Nurcahya SH kepada <I>Merapi<P>, usai persidangan.
 

Sementara kuasa pemohon, Suraji Noto Suwarno SH MH menyayangkan putusan hakim pemeriksa praperadilan. Selama ini hakim telah mengesampingkan fakta hukum dalam persidangan. Salah satunya keterangan saksi termohon yang meyakini kasus korupsi raskin di Kuden telah memenuhi unsur pidana dengan memiliki 4 alat bukti sekaligus.
 

Bahkan semua petunjuk jaksa atau P19 untuk memeriksa ahli maupun P19 untuk menghitung kerugian negara lewat lembaga BPKP sudah dilakukan. Tetapi hal itu tak pernah dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusan.
“Atas putusan itu, kami akan membicarakan masalah ini bersama pemohon. Apakah ada upaya hukum atau tidak kami belum bisa menjelaskan,” tegas Suraji.
 

Seperti diketahui sebelumnya, permohonan praperadilan dilakukan pemohon setelah termohon menghentikan kasus korupsi raskin Kuden dengan tersangka Kadus Kuden, Iswahyudi. Semula tersangka disangka telah melakukan penyelewengan sebanyak 49 karung raskin. Dalam pemeriksaan penyidik selanjutnya menetapkan Iswahyudi sebagai tersangka.
 

Tetapi dengan alasan penyidik tak bisa melengkapi petunjuk jaksa atau P19 maka termohon mengambil langkah melakukan SP3 dengan alasan demi kepastian hukum. Adanya SP3 membuat masyarakat atau warga Kuden yang dirugikan kecewa dan mengajukan praperadilan.(C-5)

 

MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Hakim saat membacakan putusan praperadilan di PN Bantul.

 

Related Post