KASUS MENARA TELEKOMUNIKASI, JCW Minta Audit Investigasi ke BPKP

BABESATRIA Selasa, 10 Oktober 2017 19:51:53 Hukum



YOGYA (MERAPI) - Jogja Corruption Watch (JCW) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY untuk melakukan audit investigasi dan penghitungan kerugian negara atas pendirian menara telekomunikasi ilegal di Kota Yogyakarta. Pasalnya, maraknya menara telekomunikasi ilegal menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara karena para pemilik menara tak menyetor pajak.


"Sampai saat ini perkara ini masih proses penyelidikan oleh Kejari Kota Yogyakarta. Untuk itu JCW mohon kepada BPKP DIY melakukan penghitungan kerugian negara terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin, padahal objek pajaknya ada, tetap berjalan dengan menggunakan fasilitas milik Pemkot Kota Yogyakarta," ujar Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharudin Kamba SH usai mengajukan surat permohonan penghitungan kerugian negara menara telekomunikasi ke BPKP DIY, Selasa (10/10).
 

Hingga kini pihak Kejari Kota Yogyakarta masih melakukan proses penyelidikan dengan meminta keterangan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Plt Sekwan Kota Yogyakarta. Selain itu Kejari juga memeriksa Kabag Perundang-undangan DPRD Kota Yogyakarta dan empat anggota Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan beberapa pihak eksekutif.
 

Dalam kasus tersebut, Kejari Kota Yogyakarta mencium adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembahasan Raperda Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta pada 17 Juli 2017 yang telah menjadi Perda No 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Karena selama ini ada perbedaan jumlah menara yang berdiri di Kota Yogyakarta.
 

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ada 104 menara telekomunikasi yang memiliki izin. Padahal dalam draf perda yang dibahas Pansus DPRD Kota Yogyakarta ada 222 menara telekomunikasi yang berdiri di Kota Yogyakarta. Artinya ada selisih jumlah yakni 118 menara yang tidak berizin atau ilegal.
 

Sementara Plt Koordinator Pengawas BPKP DIY, Muhammad Yeni mengatakan, lembaga seperti BPKP dapat atau bisa tanpa diminta pemerintah melakukan audit berdasarkan pengembangan. Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti permohonan JPW tersebut. 
 

"Kami akan mendiskusikan dengan tim untuk menindaklanjuti laporan ini. Kalau sudah ada perkembangan nanti kami segera memberitahu hasilnya kepada pelapor, tetapi semua tergantung perkembangan di lapangan seperti apa," tegas Yeni. (C-5)

MERAPI-YUSRON MUSTAQIM
Baharudin Kamba SH menunjukkan surat laporan penghitungan kerugian negara yang diserahkan ke BPKP DIY.
 

Related Post