DAPAT SURAT PERINGATAN PENGOSONGAN KIOS, Pedagang Selatan Stasiun Tugu Wadul Dewan

Sugiyanto@ Senin, 12 Juni 2017 20:30:43 Yogyakarta
Para pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta saat beraundiensi di DPRD Kota Yogyakarta kemarin terkait surat peringatan pengosongan kios.

UMBULHARJO (MERAPI)- Para pedagang di selatan Stasiun Tugu mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta, Senin (12/6), pascamendapatkan surat peringatan pertama untuk mengosongkan kios yang mereka tempati. Pengosongan itu berkaitan dengan rencana penataan pedestrian di sisi selatan Stasiun Tugu oleh PT Kereta Api Daerah Operasional VI Yogyakarta. 
“Surat peringatan ini meresahkan pedagang. Kami ini pedagang resmi Pasar Kembang yang dibuktikan dengan kepemilikin Kartu Bukti Pedagang (KBP) dari Disperindag Kota Yogya,” kata ketua paguyuban pedagang sisi selatan Stasiun Tugu, Manunggal Karsa,  Rudi Tri Purnama.
Rudi menjelaskan, dalam surat peringatan (SP) tertanggal 5 Juni dari PT KAI Daops VI Yogyakarta itu, pedagang diminta segera mengosongkan kios yang ditempati paling lambat 6 hari sejak menerima surat. Saat ini ada sekitar 80 pedagang di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta yang memiliki KBP. Hingga bulan ini para pedagang juga mengaku masih membayar retribusi pasar. Namun ada sebagian KBP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta itu telah kedaluwarsa. “Kalau yang benar harusnya koordinasi dengan Disperindag dulu. Bukan langsung ke pedagang,” tambahnya.
Pihaknya berharap PT KAI Daops VI Yogyakarta dapat mencabut kembali surat peringatan tersebut. Termasuk tidak mengatasnamakan pihak ketiga seperti warga RW 03 Sosromenduran sebagai pihak yang mendukung rencana penataan di sisi selatan Stasiun Tugu. “Kami ini rasanya justru dibenturkan antarwarga,” ujar Rudi.
Menanggap hal itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko yang menemui pedagang menyatakan akan melayangkan surat kepada PT KAI Daops VI Yogyakarta agar surat peringatan itu tidak diteruskan. Mengingat para pedagang yang memiliki KBP adalah pedagang resmi di bawah Disperindag Kota, sehingga surat mestinya diberikan kepada Pemkot Yogyakarta.
“Kami akan surati PT KAI supaya SP itu tidak diteruskan sebelum ada pertemuan lagi dengan eksekutif. Harusnya Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab melindungi pedagang resmi saat ada persoalan seperti ini,” papar Sujanarko.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri menambahkan meminta terkait alas hak kios pedagang yang merupakan Sultan Ground perlu ditelusuri. Hal itu karena sebelumnya lahan itu dimanfaatkan Pemkot Yogyakarta untuk kios pedagang. "Perlu dicek dulu. KAI mengklaim dapat kekancingan, padahal sebelumnya dimanfaatkan Pemkot dan diberikan hak ke pedagang," imbuh Nasrul
Secara terpisah saat dikonfirmasi Manajer Humas PT KAI Daops VI Yogyakarta Eko Budiyanto mengaku tidak mengetahui terkait surat peringatan yang diberikan kepada pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Namun dia menegaskan, pedagang yang memiliki KBP menjadi urusan Disperindag Kota Yogyakarta.
Seperti diketahui, PT KAI Daops VI Yogyakarta berencana menata sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta sepanjang sekitar 800 meter menjadi pedestrian. Jalur pedestrian yang akan dibuat selebar sekitar 6 meter. (Tri)

Related Post