DI KOTA YOGYA , Penduduk Nonpermanen 23.395 Jiwa

Sugiyanto@ Minggu, 18 Juni 2017 14:54:25 Yogyakarta

UMBULHARJO (MERAPI) - Jumlah penduduk nonpermanen yang belum pindah sebagai penduduk Kota Yogyakarta mencapai 23.393 jiwa. Jumlah itu didasarkan pada hasil akhir pendataan penduduk nonpermanen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta.
“Jumlah penduduk nonpermanen itu cukup tinggi dibandingkan kota-kota lain. Itu karena di Kota Yogyakarta banyak anak kos mahasiswa dan pekerja yang sifatnya sementara,” kata Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, Jumat (16/6).
Komposisi jumlah penduduk nonpermanen berdasarkan jenis kelamin cukup berimbang. Dindukcapil Kota Yogyakarta mencatat jumlah penduduk non permanen laki-laki sebanyak 11.723 jiwa dan perempuan ada 11.672 jiwa. Pendataan penduduk nonpermanen itu merupakan program dari pemerintah pusat mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015.
“Hasil pendataan penduduk nonpermanen sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Saat ini sifatnya baru pendataan. Kebijakan selanjutnya dari hasil pendataan ini mau diapakan, kami menunggu pusat,” paparnya.
Diketahui, data penduduk nonpermanen sebagian adalah penduduk yang sudah memegang Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem). Pihaknya meminta pekerja maupun keluarga yang memegang Kipem lebih dari satu  tahun agar mengurus perpindahan penduduk. Kecuali yang berstatus mahasiswa masih diperbolehkan untuk memperpanjang masa berlaku Kipem.
“Kami sarankan yang punya Kipem lebih dari setahun keluarga atau pekerja yang punya tempat tinggal sendiri atau mengontrak di Kota Yogyakarta untuk pindah penduduk,” terang Sisruwadi.
Penduduk nonpermanen yang didata adalah penduduk yang sudah tercatat dalam administrasi kependudukan daerah asal atau sudah memiliki e-KTP. Tetapi tidak mengurus mutasi atau perpindahan penduduk sebagai warga Kota Yogyakarta.
Kota Yogyakarta sendiri sudah memiliki regulasi Perda nomor 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Tiap pendatang yang tinggal minimal enam bulan wajib melapor untuk mendapatkan surat keterangan tinggal sementara (SKTS), Kipem, atau surat keterangan pindah datang sebagai dasar untuk menerbitkan KTP. Pelanggar perda itu juga bisa dikenai sanksi denda Rp 150 ribu. (Tri)
 

Related Post