Pemkab Kulonprogo Didesak Bentuk Bank Tanah

Sugiyanto@ Selasa, 11 Juli 2017 18:04:40 Kulon Progo

WATES (MERAPI) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulonprogo, Nur Eni Rahayu mendesak pemerintah daerah setempat membentuk bank tanah untuk mengantipasi pertumbuhan pembangunan di wilayah ini yang sangat cepat, supaya investor tidak membatalkan investasi karena kesulitan mendapatkan lahan.
"Sejak periode 2009-2014, kami sudah mengusulkan supaya Pemkab Kulonprogo mendirikan bank tanah untuk mendukung investasi, tapi tidak ada respons. Pemkab lambat menangkap peluang dan akan merugikan pertumbuhan investasi karena tanah sudah mahal, dan investor akan lari ke daerah lain yang tanahnya lebih murah," kata Nur Eni Rahayu belum lama ini.
Menurut dia, banyak investor yang mengeluh mahalnya harga tanah di Kulonprogo, sehingga mereka tidak melakukan investasi. Kondisi itu menghambat pertumbuhan investasi termasuk industri pariwisata, pertanian dan lainnya. Apalagi, Kulonprogo belum memiliki peraturan daerah tentang rencana detil tata ruang.
"Pemkab tidak pernah memetakan persoalan yang menghambat investasi dan pertumbuhan Kulonprogo ke depan. Salah satu cara, perlu adanya bank tanah supaya lebih cepat dalam merealisasikan program pembangunan," ujarnya dilansir Antara.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulonprogo Agung Kurniawan mengatakan, pihaknya membutuhkan bank tanah untuk percepatan pertumbuhan Kawasan Strategis Ekonomi. Namun, pengadaan bank tanah membutuhkan payung hukum.
"Pemkab tidak dapat mengadakan tanah tanpa ada payung hukum. Kami kira, gagasan bank tanah adalah mendesak harus segera dilaksanakan," kata Agung.
Ia mengatakan DPMPT tidak dapat melakukan pengadaan tanah sendiri, yang bisa melaksanakan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, Pemkab melakukan kajian pengadaan tanah dengan sistem bank tanah melalui BUMD. "Kami harus membuat satu lembaga yang menguasi tanah atas nama pemerintah. Lembaga yang dapat menangkap peluang itu hanya BUMD," katanya.
Agung mengatakan, kawasan strategis ekonomi berada di Kecamatan Galur, Lendag dan Sentolo. Kemudian, Kawasan Industri Srntolo meliputi Desa Banguncipto, Sentolo, Sukoreno, Salamrejo dan Tuksono yang berada di Kecamatan Sentolo, dan Desa Ngentakrejo dan Gulurejo berada di Kecamatan Lendah.
Pemkab menyediakan kawasan peruntukan industri besar di Kabupaten Kulonprogo direncanakan dengan kawasan meliputi kawasan industri Kulonprogo dengan luas kurang lebih 4.796 hektare di Kecamatan Sentolo dan Lendah, kawasan industri Temon berupa industri bahari dengan luas kurang lebih 500 hektare, dan kawasan peruntukan industri yang berada di Kecamatan Nanggulan seluas 700 hektare.
"Kecamatan ini merupakan lahan kering atau tegalan yang nilai gunanya amat rendah, bagi dari segi produktivitas maupun pajaknya. Didukung letaknya berada di tepi Sungai Progo, maka masalah air dan limbah bagi suatu kegiatan industri sudah banyak dikurangi bebannya," katanya.
Ia mengakui lambannya investasi yang masuk ke Kulonprogo dan tertinggal dibandingkan kawasan industri Pajangan dan Piyungan, Bantul, disebabkan harga tanah yang sangat tinggi. "Selama ini persoalan utama pengembangan kawasan industri adalah harga tanah yang tinggi sehingga banyak investor yang mengurungkan niatnya menanamkan modalnya di Kulon Progo," katanya. (*)

Related Post