PERGUB SOAL PEMAANFAATAN TANAH KAS DESA, Hak Pengarem-arem Maksimal 8 Tahun

Sugiyanto@ Selasa, 18 Juli 2017 16:52:30 Bantul
Paguyuban Lurah se-Kabupaten Bantul angkatan 2016 usai syawalan

IMOGIRI (MERAPI) - Sehubungan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa Kabupaten Bantul, Tunggul Jati berharap Pemerintah DIY segera menyosialisasikan ke desa. Dalam Pergub baru tersebut terdapat pasal-pasal yang sangat penting.
Ketua Tunggul Jati, Ani Widayani menjelaskan, produk hukum baru ini terdapat pasal yang sangat berbeda terutama menyangkut tanah pengarem-arem bagi perangkat desa yang purna tugas atau meninggal dunia. "Ada pasal yang sangat krusial yang harus segera disosialisasikan kepada perangkat desa," kata Ani usai syawalan bersama lurah se-Kabupaten Bantul angkatan 2016 di kediaman Marjiyem, Lurah Desa Kebonagung, Imogiri Sabtu (14/7).
Ani mengungkapkan, berkaitan dengan tanah pengarem-arem, Pasal 39 menjelaskan, perangkat desa yang masa jabatannya 25 tahun atau lebih hanya berhak mengelola selama 8 tahun. Padahal, peraturan sebelumnya perangkat desa dengan masa jabatan tersebut mendapat kesempatan mengelola tanah pengarem-arem seumur hidup. Ditambah seribu hari melanjutkan mengolah sawah bagi ahli waris.
Bagi perangkat desa yang memiliki masa jabatan 20 hingga kurang dari 25 tahun mendapat tanah pengarem-arem selama 7 tahun, 15 atau kurang dari 20 tahun menerima 6 tahun. Sedangkan yang pernah menjabat 10 atau kurang dari 15 tahun dapat mengelola 5 tahun, 5 sampai kurang dari 10 tahun mendapat kesempatan 4 tahun, sementara yang menjabat kurang dari 5 tahun hanya 2 tahun mengelola tanah tersebut.
Luas lahan pengarem-arem berdasarkan regulasi baru masih sama dengan peraturan lama yaitu 20 persen dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat perangkat desa.
"Kasihan perangkat desa yang telah mengabdi 25 tahun ke atas. Sekarang hanya dapat mengolah tanah pengarem-arem selama 8 tahun. Selisihnya sangat jauh dibanding peraturan lama, " ungkap Kepala Desa Sumbermulyo ini.
Menurutnya, peraturan tersebut kurang sebanding dengan masa kerjanya. Sebagai perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki beban dan tanggung jawab cukup besar.
Meskipun kesenjangan sangat jauh dibandingkan peraturan sebelumnya, anggota Tunggul Jati tetap akan menaati regulasi tentang pengelolaan tanah desa tersebut. Mereka meminta kepada Pemda DIY agar segera melakukan sosialisasi sehingga tidak terjadi gejolak ditengah masyarakat.(Awn)

Related Post