HARAPAN FORUM KEPALA DESA SE-SLEMAN, Evaluasi Perda Pengangkatan Perangkat Desa

Sugiyanto@ Minggu, 23 Juli 2017 16:17:00 Sleman
 Sri Purnomo menghadiri syawalan Forum Kepala Desa se-Sleman

GAMPING (MERAPI) - Forum Kepala Desa se-Kabupaten Sleman berharap Perda No 16 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar dievaluasi kembali. Dalam perda tersebut terdapat beberapa aturan yang menimbulkan gejolak dan penilaian negatif terhadap panitia seleksi maupun kepala desa.
“Seleksi perangkat desa yang sudah berjalan beberapa waktu lalu banyak yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Ada yang menduga panitia seleksi dan kepala desa pada waktu penyelenggaraan pengisian jabatan perangkat desa terdapat kecurangan. Padahal kita telah menjalankan sesuai aturan dan profesional,” kata Irawan, Ketua Forum Kepala Desa dalam syawalan di Westlake Resto Kamis (20/7).
Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Sleman Sri Purnomo, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purwatno Widodo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Hardo Kiswoyo dan beberapa anggota dewan.
Berdasarkan laporan dan beberapa kasus hingga ke proses hukum dalam seleksi perangkat desa tersebut, Irawan berharap Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Sleman  agar merevisi kembali perda tersebut. Sehingga proses pengisian jabatan di tingkat desa ke depan menjadi lebih sempurna. “Aspirasi seluruh kepala desa di Sleman memohon kepada Pemkab dan DPRD untuk mengevaluasi Perda No 16 Tahun 2016,” ungkapnya.
Dicontohkan, syarat dukungan lima suara lewat musyawarah desa (musdes) dan musyawarah dukuh (musduk) formulasinya dapat diubah sehingga lebih bijaksana dan tidak menimbulkan kritik serta memunculkan gejolak ditengah masyarakat.
Di samping itu, pihaknya berharap kewenangan pengisian jabatan perangkat desa diserahkan kepada pemerintah desa masing-masing. Penyelenggaraan seleksi kewenangan penuh di tingkat desa. Selama ini, kabupaten masih terlibat terutama dalam pembuatan soal.
Pada kesempatan tersebut Sri Purnomo menyampaikan, produk hukum tersebut merupakan hal baru di Sleman. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama-sama dan menyempurnakan supaya dalam seleksi perangkat desa menjadi semakin baik, terbuka serta diterima masyarakat.
Begitu pula bagi calon peserta seleksi yang tidak puas dan menyangkut masalah hukum, agar ditempuh lewat jalur hukum. “Bagi yang bermasalah, silakan ditempuh dengan jalur hukum. Kita juga akan evaluasi supaya lebih bagus dan sempurna. Yang menjadi titik lemah akan diperbaiki agar tidak terulang lagi. Beberapa aturan yang berpotensi sebagai tempat permainan harus segera ditutup,” lanjutnya.
Purwatno Widodo mengakui, keberadaan perda tersebut akan dikaji kembali dengan melibatkan beberapa pihak termasuk akademisi. Namun begitu, sebelum perda disusun telah dilakukan lewat berbagai kajian meskipun ada kekurangan. Termasuk masalah musdes yang diduga berpeluang besar terjadi politik uang.(Awn)

Related Post