Berita  

Alhamdulillah, Pemerintah Arab Izinkan 1 Juta Orang Berhaji Tahun Ini

JEDDAH – Kabar baik datang dari tanah suci Mekkah, dengan rencana pemerintah Saudi untuk mengungkap sejumlah besar izin bagi jemaah haji di luar negeri pada musim haji 2022 mendatang.

Desas-desus beredar bahwa Arab Saudi bisa membuat hingga 1 juta jemaah tahun ini.

Pasalnya, selama dua tahun terakhir ibadah haji sangat dibatasi karena pandemi COVID-19.

Media Saudi melaporkan bahwa keputusan itu akan mengarah pada perluasan haji bagi peserta di luar Arab Saudi setelah dua tahun peraturan ketat pasca virus corona.

Haji tahun ini memiliki beberapa persyaratan. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh media Saudi, Menteri Saudi Hajiwa Umrah mengatakan bahwa jemaah yang bisa pergi ke Mekah tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun dan sepenuhnya kebal terhadap virus corona.

Peserta dari luar negeri tahun ini diperbolehkan, tetapi harus memiliki tes PCR negatif COVID-19 dan menjaga kesehatannya.

Provinsi Haji dan Umrah Arab Saudi juga mengumumkan pelaksanaan musim haji tahun ini pada Sabtu, 4 September (4 September) melalui akun Twitter mereka.

Tahun lalu, Arab Saudi membatasi jemaah haji hingga 60.000, dibandingkan dengan 2,5 juta sebelum pandemi COVID-19.

Biaya tidak diharapkan meningkat

Angeto Abimanuo, Direktur Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), mengatakan biaya perjalanan haji tahun ini tidak naik. Oleh karena itu, ia meminta agar Komisi ke-8 Republik Demokratik Kongo terlibat dalam menggalakkan usulan tersebut.

Dia menjelaskan, biaya haji akan meningkat pada 2022 karena biaya tiket pesawat dan nilai tukar, karena BPKH siap membantu memitigasi risiko tersebut.

Angeto juga berharap agar Komisi Kedelapan dapat mendorong kepastian tentang kuota jemaah haji 2022.

“Kami merekomendasikan Pansus ke-8 untuk mendorong kepastian kuota haji dan tidak menambah kontribusi APBN untuk biaya perjalanan haji, bebe (biaya perjalanan haji), proses dan negosiasi. Tindakannya bisa disesuaikan baru-baru ini,” Angetou kata baru-baru ini, mengutip Kontan.

Saat ini, BPKH mengaku belum menerima konfirmasi biaya haji (Bipih) tahun ini dari Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).

Selain itu, pada tahun 2013, porsi subsidi untuk biaya haji hanya sebesar Rp 13,9 juta, jauh lebih rendah dari Bebeh yang sebesar Rp 33,9 juta.

Kemudian, pada tahun 2016, subsidi biaya haji meningkat menjadi Rp25,4 juta, namun masih lebih rendah dari BP (Rp34,6 juta). Tahun 2019, porsi Bipih sebesar Rp35,2 juta dan bantuan biaya haji sebesar Rp35,4 juta atau hampir setara.

BPKH menjelaskan, biaya subsidi biaya haji, termasuk tambahan 10.000 jemaah haji lanjut usia, mencapai hingga 50% pada 2019. Besaran bantuan diambil dari nilai manfaat BPKH.

BPKH juga berfungsi untuk mengefisienkan biaya perjalanan dan mengurangi beban biaya penyelenggaraan haji (BPIH) dengan membeli mata uang Riyal Saudi.

”Saya baru dengar rencana BPIH dan jujur ​​saya belum pernah terima dokumen dari PHU. Kami sudah minta, tapi tidak diberikan kepada kami.

Jadi kita tunggu prinsipnya, apapun kebijakan Kemenag dan arahan atau pantauan Pansus akan kita laksanakan. Dari sudut pandang keuangan kami akan mencapai itu. Itu adalah kehendak Tuhan.”

Sebagai acuan, dana kelolaan haji BPKH tahun ini sebesar Rp 156,2 triliun, sama dengan tahun lalu.

Jadi Angeto ingin 100% jemaah haji tahun ini berangkat. Jumlah jemaah haji tahun ini ditargetkan 450.000 orang.

Muhammad Rizal, Anggota Komisi VIII DPR RI, mengatakan berharap biaya haji tahun ini minimal sama dengan biaya haji tahun 2020.

Sebab, dengan kondisi saat ini, jika biaya perjalanan haji meningkat, itu menjadi beban masyarakat.

“Kalau perhitungan BPIH benar pasti ada kenaikan, tapi sulit di masyarakat kita sekarang ini.

Misalnya, untuk menambah 8 juta rupee, masih terasa berat dibandingkan selisih 8 juta rupee yang disetorkan 35 juta rupee. Karena tidak cukup uang untuk membayar 35 juta rupee ke dana tersebut.”

Rizal menambahkan, BPIH diminta tidak membebani masyarakat jika ada penambahan.

Samsu Niang, anggota DPR RI VIII dari PDI-P (PDIP), mendukung usulan untuk tidak menaikkan biaya perjalanan haji tahun ini.

“Saya sudah sampaikan tadi bahwa saya berharap biaya haji tidak naik, dan saya punya usulan menarik agar tidak dikenakan pajak di Arab Saudi.

Ini adalah tawaran yang sangat bagus dari BPKH. “Ke depan kami harus menghubungi Pansus BPKH untuk mendengar skenario biaya haji 2022,” kata Samso. (Homaruul Hidayat/Reuters)