Kemendikbudristek: Tunjangan Profesi Setelah Sertifikasi Hambatan Bagi Guru Berpenghasilan Cukup

Laporan Pers , Fahdi Fahlevi

, JAKARTA – Anindito Aditomo, Direktur Badan Standar, Penilaian, dan Kurikulum Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan mekanisme pemberian tunjangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Instruktur menjadi kendala bagi guru untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. . .

Anindito mengatakan, pemerintah berupaya memberikan penghasilan yang memadai bagi guru melalui perubahan mekanisme pemberian tunjangan yang diusulkan dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU Sisdiknas).

“Seperti sekarang ini, pemberian tunjangan profesi kepada guru setelah mendapat ijasah guru ternyata menjadi penghambat upaya kami untuk memberikan penghasilan yang memadai kepada semua guru. dalam pernyataan tertulis. , Selasa (30/8/2022).

Anindito mengatakan sertifikasi dan pemberian manfaat sebenarnya memiliki dua tujuan yang berbeda.

Sertifikasi adalah mekanisme untuk memastikan kualitas, dan tunjangan adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun, sertifikasi terkait dengan tunjangan, sehingga ada 1,6 juta guru yang belum mendapatkan penghasilan yang layak.

“Sesuai konsep yang diajukan dalam UU Sisdiknas, akreditasi ke depan hanya berlaku bagi calon guru baru. Guru yang pernah mengajar tapi tidak bersertifikat akan dicopot tugasnya dan langsung mengikuti mekanisme UU Aparatur Sipil Negara. ASN ) dan cara manpower, bisa dapat penghasilan. Itu worth it,” kata Anindito.

Mekanisme umum untuk menentukan penghasilan yang memadai sudah diatur dalam UU ASN dan UU Kepegawaian.

Mekanisme khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan diatur melalui peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Mekanisme ini memungkinkan guru ASN dan guru non-ASN memperoleh penghasilan yang layak lebih cepat.

Berdasarkan UU ASN, guru ASN menerima tunjangan jabatan fungsional.

Jumlah pendapatan akan lebih tinggi dari pendapatan Anda saat ini.

Sementara itu, guru non-ASN dapat memperoleh penghasilan yang signifikan dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.

Anindito mengatakan, “Ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penghasilan langsung dan memadai kepada semua guru.”

Sebelumnya, Unifah Rosyidi, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), menyatakan tunjangan profesi guru dan instruktur tidak dimasukkan dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dia mengatakan aturan sebelumnya tentang gaji profesional dan guru masih tercantum dalam rancangan undang-undang yang dirilis pada bulan April.

Namun pasal tersebut hilang dari draf terakhir yang diperoleh PGRI pada 22 Agustus lalu.

“Saat draf diajukan, saya khawatir sebagian tunjangan guru akan dihapuskan,” kata Unifa dalam keterangannya. Memang benar bahwa kekhawatiran telah dibuktikan. Ketentuan ini tidak lagi masuk dalam rancangan undang-undang.” Senin (28-08-22).