Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun – Pada abad ke-18 terjadi perubahan tatanan geopolitik di Belanda. Sebuah kelompok muncul yang menyebut diri mereka Patriot. Orang-orang ini dipengaruhi oleh slogan-slogan Revolusi Prancis: Liberté (kemerdekaan), Égalité (kesetaraan), dan Fraternite (persaudaraan). Berdasarkan gagasan dan pemahaman yang disulut selama Revolusi Prancis, para patriot ingin memiliki negara yang bersatu.

Memenuhi keinginan tersebut, pada awal abad ke-18, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Belanda menyerah dan Raja Willem V, kepala pemerintahan Belanda, melarikan diri ke Inggris. Belanda diperintah oleh Prancis. Selain itu, dibentuk pemerintahan baru di Belanda yang disebut Republik Batavia (1795-1806), dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara laki-laki Napoleon Bonaparte.

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

Sementara itu, Raja Willem V yang diasingkan ditempatkan di Kew oleh pemerintah Inggris. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan Q Letters. Isi perintah itu adalah agar penguasa koloni Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis.

E Modul Kel 1 Pages 1 50

Inggris kemudian bergerak cepat menguasai wilayah jajahan Belanda di Hindia Belanda, antara lain Padang pada tahun 1795 kemudian Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk memblokade Batavia.

Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris membuat Napoleon Bonaparte merasa perlu menaklukkan Belanda. Pada tahun 1806, Prancis membubarkan Republik Batavia dan membentuk Kerajaan Belanda (Commincraik Holland). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda, dan ini berarti pemerintahan yang berkuasa di Nusantara sejak saat itu adalah pemerintahan Perancis-Belanda.

Hermann Willem Deandels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama di Hindia Belanda, ia diangkat atas nasihat Kaisar Napoleon Bonaparte, menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wiese dan mengisi kekosongan kekuasaan akibat pembubaran VOC.

Daendels adalah seorang patriot dan liberal dari Belanda yang memiliki pengaruh besar terhadap ajaran Revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan semangat kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan dalam masyarakat India. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktek-praktek feodalisme. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih dinamis dan efisien untuk kepentingan ibu pertiwi (Republik Bataaf).

Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Litigasi untuk masyarakat adat. Di setiap prefektur terdapat pengadilan untuk masyarakat adat, dengan prefek sebagai presiden dan bupati sebagai anggota.

V Penghapusan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk di negara-negara Eropa. Namun, dia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dengan menjual tanah ke swasta.

Deendels awalnya adalah seorang liberal, namun setelah datang ke Indonesia, ia berubah menjadi seorang diktator yang brutal dan sewenang-wenang. Sikap otoriternya terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan bentrokan dan perlawanan. Dia juga melakukan penipuan dalam menjual tanah kepada perorangan dan memanipulasi penjualan Istana Bogor. Akibatnya, pemerintahannya mendapat banyak kecaman baik di dalam maupun di luar negeri, dan akhirnya Daendels dipanggil kembali ke Belanda. Louis Napoleon kemudian menunjuk Jansen sebagai Gubernur Jenderal yang baru menggantikan Daendels

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

Pada Mei 1811, Louis Napoleon memanggil Dandels untuk kembali ke Belanda. Setelah kematian Deendels, ia digantikan sebagai Gubernur Jenderal oleh Jan Willem Janssens, yang sebelumnya menjadi Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) dari tahun 1802 hingga 1806. Pada tahun 1806, Jansens diusir dari Tanjung Harapan karena Tanjung Harapan jatuh ke tangan Inggris.

Alanqa: Juli 2017

Pada tahun 1810, Janssens diangkat menggantikan Daendels sebagai Gubernur Jawa dan resmi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1811. sudah menguasai beberapa wilayah nusantara. Di sisi lain, Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles (pemimpin penyerangan Inggris) untuk menguasai pulau Jawa. Raffles pun menyiapkan serangan dan berangkat ke Jawa. Janssens merasakan pengalaman pahit untuk kedua kalinya, karena dalam perkembangannya ia terusir dari koloninya.

Pada tanggal 4 Agustus 1811, hingga 60 kapal Inggris berada di Batavia. Kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai oleh Inggris yang dipimpin oleh Raffles. Janssens kemudian melarikan diri ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegaran, serta tentara dari Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris mengejarnya sampai dia dipukul mundur. Janssens kemudian melesat ke daerah Salatiga tepatnya di Tuntang. Penyerahan resmi Jansen kepada Inggris ditandai dengan penyerahan kuota pada 18 September 1811.

Penandatanganan kapitulasi Tuntang menandai dimulainya masa penjajahan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi menunjuk Raffles sebagai ketuanya. Pusat pemerintahan Inggris berpusat di Batavia. Sebagai penguasa India, Raffles mulai mengambil langkah untuk memperkuat posisi Inggris di daerah jajahan.

Untuk menjalankan pemerintahannya, Raffles menganut tiga prinsip: Pertama, segala bentuk kerja paksa dan penghambaan harus dihapuskan, diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Ketiga, berdasarkan anggapan bahwa tanah itu milik pemerintah, para penggarap dianggap penyewa. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, Raffles melakukan serangkaian tindakan secara simultan terkait dengan bidang politik, pemerintahan, dan sosial ekonomi.

Juli 1826: Tokoh Kolonial Sir Stamford Raffles Meninggal Dunia

V Untuk memulihkan situasi di Eropa, diadakan Kongres Wina tahun 1814, dan diikuti oleh Konvensi London tahun 1814 antara Inggris dan Belanda;

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan Konvensi London 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan Belanda dan Inggris.

¥ Namun, Raffles cukup senang karena bukan dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya, John Fendall, yang hanya memerintah selama lima hari.

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

¥ Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, maka pemerintahan Inggris disebut Interregnum (masa peralihan).

Sejarah Hidup Hamengkubuwana Ii, Sultan Yang Berkuasa Tiga Kali

Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda melanjutkan kembali perundingan melalui Traktat London tahun 1824, yang isinya antara lain menekankan:

Berdasarkan Konvensi London, Belanda kembali memiliki hak atas wilayah Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia selama periode ini dijalankan oleh Komisaris Tinggi. Komisaris Utama didirikan atas saran Pangeran Willem VI.

Pada mulanya pemerintahan ini adalah pemerintahan kolektif yang terdiri dari tiga orang: Fluth, Buiskes dan van der Kappelen. Mereka bergelar komisaris utama. Pemerintah kolektif bertugas menyesuaikan situasi lama (Inggris) dengan dunia baru (Belanda). Masa transisi hanya berlangsung dari tahun 1816 hingga 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dijabat oleh Gubernur Jenderal yaitu van der Kappelen (1816-1824).

4. Desa dipertahankan sebagai satu kesatuan dan para pemimpinnya digunakan untuk memungut pajak dan hasil panen;

Balasan Dari Kronologi Sejarah Sulawesi / Celebes (40.000 Sm

Antara tahun 1816 dan 1830, konflik antara kaum liberal dan konservatif terus berlanjut. Pertanyaan utamanya menyangkut sistem yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara induk. Liberal percaya bahwa tanah kolonial akan membawa manfaat besar bagi negara induk jika bisnis eksploitasi ekonomi diserahkan kepada swasta Barat. Pemerintah hanya mengawasi kegiatan pemerintah dan memungut pajak. Konservatif berpendapat sebaliknya, bahwa sistem pemanenan pemerintah akan langsung menguntungkan negara induk. Kaum konservatif meragukan sistem liberal karena kondisi tanah jajahan tidak memenuhi persyaratan.

Komisaris Utama kemudian mengambil jalan tengah. Di satu sisi, pemerintah masih berusaha mengelola ekstraksi kekayaan dari tanah jajahan untuk kepentingan negara induknya. Di sisi lain, pencarian cara untuk mengimplementasikan dasar-dasar kebebasan. Sistem politik dualistik juga diperkenalkan di bawah Gubernur Jenderal van der Kappelen. Di satu sisi melindungi hak-hak pribumi, di sisi lain memberikan kebebasan kepada pengusaha swasta Barat untuk membuka usahanya di Indonesia sepanjang tidak mengancam kehidupan penduduk.

Berbagai jalan tengah telah dicoba, namun kurang menguntungkan bagi negara induk. Sementara itu, kondisi semakin memburuk di Belanda dan Indonesia. Oleh karena itu, usulan van den Bosch untuk menerapkan cultuur stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap membawa manfaat besar bagi negara induk.

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

Ø Sistem budidaya merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda. Sistem bercocok tanam merupakan kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang diinginkan oleh Belanda. Padahal, sistem ini merupakan gabungan dari sistem retribusi paksa dan sistem pajak properti. Pemerintah Belanda mengutamakan ekspor barang-barang yang laris manis di pasar dunia. Tanaman yang akan ditanam antara lain kopi, tebu, tembakau, teh dan nila.

Sejarah Indo Kd 3.1

Ø Sistem budidaya diperkenalkan pada tahun 1830. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch.

Ø Sistem penggarapan dikondisikan oleh gagalnya pemberlakuan sistem sewa tanah (ladrente) di bawah Komisaris Utama. Apalagi sejak tahun 1830 Belanda diambang kebangkrutan setelah terlibat dalam Perang Diponegoro.

Ø Tanah yang digunakan dalam sistem ini adalah tanah adat, sedangkan tenaga kerja berasal dari penduduk desa Jawa yang telah dibujuk bahkan dipaksa oleh pemimpin desa (setempat).

Setiap desa mencadangkan sebagian tanahnya (20%) untuk penanaman produk ekspor yaitu kopi, tebu dan tenggeran (nila). Hasil panen ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga tetap dan hasil panennya akan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Petani tak bertanah harus bekerja 75 hari (20%) setahun di kebun milik negara, yang merupakan sejenis pajak.

Buku Siswa Ips Kls 8 Edisi Revisi 2017

Ø Ketentuan yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam sistem kerja paksa terkesan mudah dan menguntungkan baik pemerintah maupun rakyat. Namun dalam praktiknya banyak terjadi kejanggalan, pada masa diberlakukannya sistem ini pemerintah kolonial Belanda memberikan mahar kepada para pemimpin pribumi yang dapat menyetor lebih dari ketentuan. Akibatnya, para pemimpin pribumi berusaha menambah simpanan mereka dengan menekan para petani agar menyerahkan hasil panen mereka.

Ø Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini bekerja dengan sangat baik. Karena antara tahun 1831 dan 1871 Batavia tidak hanya mampu membangun, tetapi memiliki pendapatan bersih sebesar 823 juta gulden tunai di Kerajaan Belanda. Secara total, lebih dari 30% anggaran kerajaan berasal dari pengiriman uang dari Batavia. Pada tahun 1860-an, 72% pendapatan Kerajaan Belanda berasal dari Oost Indische, atau Hindia Belanda. Secara langsung maupun tidak langsung, Batavia telah menjadi sumber modal. Misalnya pembiayaan perkeretaapian nasional Belanda yang serba mewah. Perbendaharaan kerajaan Belanda juga mengalami surplus.

Akibat tanam paksa ini, produksi beras mengalami penurunan dan begitu juga dengan harganya

Pemerintahan Raffles Berakhir Setelah Pemerintahan Napoleon Jatuh Pada Tahun

Pemerintahan raffles di indonesia, masa pemerintahan thomas stamford raffles di indonesia, pemerintahan raffles, masa pemerintahan raffles, masa pemerintahan thomas stamford raffles, usaha raffles dalam menjalankan pemerintahan

close