Tukar Menukar Aset Kripto Bakal Kena Pungutan PPh Dan PPN, Berikut Alasan Ditjen Pajak

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan pajak resmi atas aset kripto mulai 1 Mei 2022. Pajak aset kripto ini diberikan dalam bentuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) Pasal 22. .

Ini merupakan aturan turunan dari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan diatur dalam PMK Nomor 68 tentang PPN dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto.

Pasal 22 PPh dikumpulkan dari penjual aset kripto dan PPN dipungut dari pembeli aset kripto. Pajak dikumpulkan oleh regulator perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memfasilitasi pembelian dan penjualan aset kripto.

Pertukaran Cryptocurrency dikenakan pajak berganda, mengapa?

Aset kripto yang dikenakan PPN termasuk membeli dan menjual mata uang kripto dengan mata uang fiat, menukar mata uang kripto dengan aset kripto lainnya (swap), dan menukar mata uang kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau layanan lainnya.

Jika penjual mata uang kripto dikenakan PPh dan pembeli hanya dikenakan PPN, maka pajak akan dikenakan atas pertukaran aset kripto dengan berbagai aset kripto lainnya. Masing-masing pihak dikenakan PPN dan PPh oleh PMSE (Physical Dealer of Crypto Assets).

Mengapa demikian?

Bonarsius Sipayung, Subbagian PPN DJP untuk perdagangan, jasa dan pajak tidak langsung lainnya, telah menyatakan bahwa semua pengiriman Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan PPN.

Dalam konteks pertukaran, masing-masing pihak memiliki dua fungsi: penjual dan pembeli. Oleh karena itu, PPN dan PPH dipungut pada kedua belah pihak. Penyerahan PPN yang terutang kepada BKP/JKP telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU PPN.

Bonarsius mengatakan pada konferensi pers: “Hukumnya sangat ketat, Tuan dan Nyonya, jangan memberi kesan bahwa Anda telah dipukuli dua kali. Tidak, karena (pajak saat ini) dikenakan pada setiap permintaan.” Di YouTube DJP, Jumat (4/8) ) . / 2022).

Ia menjelaskan, penyerahan dilakukan dengan beberapa cara: beli, jual, atau tukar. Misalnya karena Pak A menjual mobil bekas kepada Pak B, maka Pak B dikenakan PPN.

Selanjutnya Pak B menetapkan harga mobil bekas setiap jamnya, sehingga terjadilah tukar tambah. Pemungutan PPN juga berlaku bagi Tuan A yang menerima jam tangan tersebut.

“Saya melakukan dua hal sekaligus, menjual mobil dan membeli jam tangan,” jelasnya.

Dia menambahkan, “(Karakter 1) mengirimkan Ethereum melalui pasar dan ketika saya mengirimkan cryptocurrency (Bitcoin) melalui pasar, keduanya akan kedaluwarsa karena ada pengiriman di sini.”

Mengapa Dealer Fisik Aset Crypto Membebankan PPN dan PPh kepada Penjual dan Pembeli

Dia menjelaskan bahwa biaya ini diterapkan oleh fasilitator atau penjual fisik aset kripto.

Hal ini dikarenakan penjual memiliki kendali penuh atas data jual beli, baik sebagai payment gateway maupun dompet digital (e-wallet) sebelum uang masuk ke masing-masing pihak.

“Dalam konteks sewa, kedua faktor ini merupakan syarat dasar untuk memulai sewa. Dengan demikian, masalah penjualan dalam PPN tidak berlebihan dan terbatas pada penjualan. Namun, ketika ada pertukaran, itu dianggap pengajuan di bawah hukum toilet ” .

Contoh Perhitungan PPN dan PPH untuk Transaksi Penukaran Cryptocurrency

Tuan B, sebagai pelanggan pedagang mata uang kripto X yang sebenarnya, melakukan transaksi dengan menukar koin mata uang kripto 0.3F dengan mata uang kripto 30G milik Tuan C. Setara dengan Rp 500 juta.

Oleh karena itu, penjual/pedagang aset kripto sebenarnya diwajibkan untuk memungut PPN dan PPh dari kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketika sumber cipher F dikomunikasikan.

semua. Pemungutan pajak penghasilan, 0,1% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150.000 kepada Tn. Pasal 22 “B”.

hujan. Pemungutan PPN oleh Ibu C = 1% x 10% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150.000

2. G. Setelah Pengiriman Aset Kripto

semua. Pemungutan PPh istri “C” sebesar 0,1% x (Rp30 x 5 juta) = Rp150.000 – Pasal 22.

hujan. Tarif 1% x 10% x (Rp 30 x 5 juta) = Rp 150.000 Penagihan PPN dari “B”.

Tulisan ini berbunyi “Crypto Asset Exchange ” Double Levy “Ditjen Pajak ” karena dikenai PPh dan PPN. dengan judul.